1. Sejarah Akuntansi di Indonesia
Periodisasi perkembangan akuntansi di Indonesia dapat dibagi atas zaman kolonial dan zaman kemerdekaan.
- Zaman Kolonial
Pada waktu orang-orang Belanda datang ke Indonesia kurang lebih abad ke-16, mereka datang dengan tujuan untuk berdagang. Kemudian mereka membentuk perserikatan Maskapai Belanda yang dikenal dengan nama Vereenidge Oost Indische Campagnie (VOC), yang didirikan pada tahun 1602. Akhir abad ke-18 VOC mengalami kemunduran dan akhirnya dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dalam kurun waktu itu, VOC memperoleh hak monopoli perdagangan rempah-rempah yang dilakukan secara paksa di Indonesia, dimana jumlah transaksi dagangnya, baik frekuensi maupun nilainya terus bertambah dari waktu ke waktu. Pada tahun itu bisa dipastikan Maskapai Belanda telah melakukan pencatatan atas mutasi transaksi keuangan.
Dalam hubungan itu, Ans Saribanon Sapiie (1980), mengemukakan bahwa menurut Stible dan Stroomberg, bukti autentik mengenai catatan pembukuan di Indonesia paling tidak sudah ada menjelang pertengahan abad ke-17.
- Zaman Penjajahan Belanda
Setelah VOC bubar pada tauhn 1799, kekuasaannya diambil alih oleh Kerajaan Belanda,zaman penjajahan Belanda dimulai tahun 1800-1942. Pada waktu itu, catatan pembukuannya menekankan pada mekanisme debet dan kredit, yang antara lain dijumpai pada pembukuan Amphioen Socyteit bergerak dalam usaha peredaran candu atau morfin (amphioen) yang merupakan usaha monopoli di Belanda.
Catatan pembukuannya merupakan modifikasi system Venesia-Italia, dan tidak dijumpai adanya kerangka pemikiran konseptual untuk mengembangkan system pencatatan karena kondisinya sangat menekankan pada praktik-praktik dagang yang semata-mata untuk kepentingan perusahaan Belanda.
Hadibroto (1992) mengikhtisarkan system pembukuan asal etnis sebagai berikut.
1. System pembukuan Cina, terdiri dari lima kelompok, yaitu
- System Hokkian (Amoy);
- System Kanton;
- System Hokka;
- System Tio Tjoe atau System Swatow;
- System gaya baru.
2. System pembukuan India atau system Bombay
3. System pembukuan Arab atau Hadramaut
4. Zaman Penjajahan Jepang
Pada masa penjajahan Jepang 1942-1945, banyak orang Belanda yang ditangkap dan dimasukkan kedalam sel-sel oleh tentara Jepang. Hal ini menyebabkan kekurangan tenaga kerja pada jawatan-jawatan negara termasuk Kementrian Keuangan. Untuk mengatasi hal tersebut, diadakan latihan pegawai dan kursus-kursus pembukuan pola Belanda.
Sejalan dengan itu, kondisi pembukuan pada masa pendudukan Jepang tidak mengalami perubahan. Jepang juga mengajarkan pembukuan dengan menggunakan huruf Kanji, namun tidak diajarkan pada orang-orang Indonesia.
- Zaman Kemerdekaan
System akuntansi yang berlaku awalnya di Indonesia adalah system akuntansi Belanda yang lebih dikenal system tata buku. Setelah pada tahun 1950-an perusahaan milik Belanda dinasionalisasi dan modal asing pun mulai masuk, terutama dari Amerika yang juga membawa system akuntansinya sendiri yang harus diikuti perusahaan miliknya di Indonesia. Pada saat yang sama, perusahaan yang ada masih tetap menigkuti system akuntansi Belanda yang sudah mapan. Sejak saat ini muncullah dualisme system akuntansi di Indonesia.
Pada tahum 1980 atas bantuan pinjaman dari World Bank, pemerintah Indonesia melakukan upaya harmonisasi system akuntansi sehingga diupayakan untuk menghapus dualisme tadi sehingga berakhirlah dualisme system akuntansi di Indonesia.
2. Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
Indonesia telah memiliki sendiri standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Prinsip atau standar akuntansi yang secara umum dipakai di Indonesia tersebut lebih dikenal dengan nama Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK disusun dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia adalah organisasi profesi akuntan yang ada di Indonesia.
IAI yang didirikan pada tahun 1957 selain mewadahi para akuntan juga memiliki peran yang lebih besar dalam dunia akuntansi di Indonesia. Peran tersebut seperti yang telah disebutkan sebelumnya adalah peran adalam rangka penyusunan standar akuntansi. Standar akuntansi yang di Indonesia dikenal dengan nama PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) tersebut merupakan seperangkat standar yang mengatur tentang pelaksanaan akuntansi di dunia bisnis di Indonesia.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tersebut mengatur perlakuan akuntansi secara menyeluruh untuk berbagai aktivitas bisnis perusahaan di Indonesia. Standar-standar tersebut selain ditujukan untuk mengatur perlakuan akuntansi dari awal sampai ke tujuan akhirnya yaitu untuk pelaporan terhadap pengguna, standar-standar tersebut juga meliputi pedoman perlakuan akuntansi mulai dari perolehan, penggunaan, sampai dengan saat penghapusan untuk setiap elemen-elemen akuntansi. Standar-standar tersebut juga mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pelaporan atas keuangan perusahaan.
Daftar Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
PSAK 00 Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan
PSAK 0 Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
PSAK 0 Revisi Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
PSAK 02 Arus Kas
PSAK 03 Laporan Keuangan Interim
PSAK 04 Laporan keuangan Konsolidasi
PSAK 05 Segmen
PSAK 06 Akuntansi dan Pelaporan untuk Perusahaan dalam Tahap Pengembangan
PSAK 07 Pengungkapan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa
PSAK 08 Peristiwa setelah Tanggal Neraca dan Kontinjensi
PSAK 08ED Peristiwa setelah Tanggal Neraca dan Kontinjensi
PSAK 09 Penyajian Aktiva Lancar dan Kewajiban Lancar
PSAK 0 Transaksi dalam Mata Uang Asing
PSAK Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing
PSAK 2 Pelaporan Keuangan tentang Bagian Partisipasi dalam Pengendalian
PSAK 3 Akuntansi untuk Investasi
PSAK 4 Akuntansi untuk Persediaan
PSAK 5 Akuntansi untuk Investasi dalam Perusahaan Asosiasi
PSAK 6 Aktiva Tetap dan Lain-Lain
PSAK 6ED Aktiva Tetap dan Lain-Lain
PSAK 7 Penyusutan
PSAK 8 Akuntansi Dana Pensiun
PSAK 9 Aktiva Tidak Berwujud
PSAK 20 Biaya Riset dan Pengembangan
PSAK 2 Akuntansi Ekuitas
PSAK 22 Akuntansi Penggabungan Usaha
PSAK 23 Pendapatan
PSAK 24 Akuntansi Biaya Manfaat Pensiun
PSAK 25 Kesalahan Mendasar
PSAK 26 Biaya Pinjaman
PSAK 27 Kewajiban Diestimasi
PSAK 27 Revisi (98) Akuntansi Perkoperasian
PSAK 28 Akuntansi Asuransi Kerugian
PSAK 29 Akuntansi Minyak dan Gas Bumi
PSAK 30 Leasing
PSAK 3 Akuntansi Perbankan
PSAK 32 Akuntansi Kehutanan
PSAK 33 Akuntansi Pertambangan Umum
PSAK 34 Akuntansi Kontrak Kontruksi
PSAK 35 Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi
PSAK 37 Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol
PSAK 38 Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali
PSAK 39 Akuntansi Kerjasama Operasi
PSAK 40 Perubahan EKuitas Anak Perusahaan-Perusahaan Asosiasi
PSAK 4 Akuntansi Waran
PSAK 42 Akuntansi Perusahaan Efek
PSAK 43 AKuntansi Anjak Piutang
PSAK 44 Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate
PSAK 45 Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba
PSAK 46 Akuntansi Pajak Penghasilan
PSAK 47 Akuntansi Tanah
PSAK 48 Penurunan Nilai Aktiva
PSAK 49 Akuntansi Reksadana
PSAK 50 Akuntansi Investasi Efek Tertentu
PSAK 5 Akuntansi Kuasa Reorganisasi
PSAK 52 Akuntansi Mata Uang Pelaporan
PSAK 53 Akuntansi Kompensasi Berbasis Saham
PSAK 54 Akuntansi Restrukturisasi Hutang Piutang Bermasalah
PSAK 55 AKuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung
PSAK 56 Laba Per Saham
PSAK 56 Laba Per Saham Lengkap
PSAK 57 Kewajiban Diestimasi, Kewajiban, dan Akuntansi Kontruksi
PSAK 58 Operasi dalam Penghentian
PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah
PSAK 0 Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
PSAK 0 Revisi Pengungkapan Kebijakan Akuntansi
PSAK 02 Arus Kas
PSAK 03 Laporan Keuangan Interim
PSAK 04 Laporan keuangan Konsolidasi
PSAK 05 Segmen
PSAK 06 Akuntansi dan Pelaporan untuk Perusahaan dalam Tahap Pengembangan
PSAK 07 Pengungkapan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa
PSAK 08 Peristiwa setelah Tanggal Neraca dan Kontinjensi
PSAK 08ED Peristiwa setelah Tanggal Neraca dan Kontinjensi
PSAK 09 Penyajian Aktiva Lancar dan Kewajiban Lancar
PSAK 0 Transaksi dalam Mata Uang Asing
PSAK Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing
PSAK 2 Pelaporan Keuangan tentang Bagian Partisipasi dalam Pengendalian
PSAK 3 Akuntansi untuk Investasi
PSAK 4 Akuntansi untuk Persediaan
PSAK 5 Akuntansi untuk Investasi dalam Perusahaan Asosiasi
PSAK 6 Aktiva Tetap dan Lain-Lain
PSAK 6ED Aktiva Tetap dan Lain-Lain
PSAK 7 Penyusutan
PSAK 8 Akuntansi Dana Pensiun
PSAK 9 Aktiva Tidak Berwujud
PSAK 20 Biaya Riset dan Pengembangan
PSAK 2 Akuntansi Ekuitas
PSAK 22 Akuntansi Penggabungan Usaha
PSAK 23 Pendapatan
PSAK 24 Akuntansi Biaya Manfaat Pensiun
PSAK 25 Kesalahan Mendasar
PSAK 26 Biaya Pinjaman
PSAK 27 Kewajiban Diestimasi
PSAK 27 Revisi (98) Akuntansi Perkoperasian
PSAK 28 Akuntansi Asuransi Kerugian
PSAK 29 Akuntansi Minyak dan Gas Bumi
PSAK 30 Leasing
PSAK 3 Akuntansi Perbankan
PSAK 32 Akuntansi Kehutanan
PSAK 33 Akuntansi Pertambangan Umum
PSAK 34 Akuntansi Kontrak Kontruksi
PSAK 35 Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi
PSAK 37 Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol
PSAK 38 Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali
PSAK 39 Akuntansi Kerjasama Operasi
PSAK 40 Perubahan EKuitas Anak Perusahaan-Perusahaan Asosiasi
PSAK 4 Akuntansi Waran
PSAK 42 Akuntansi Perusahaan Efek
PSAK 43 AKuntansi Anjak Piutang
PSAK 44 Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate
PSAK 45 Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba
PSAK 46 Akuntansi Pajak Penghasilan
PSAK 47 Akuntansi Tanah
PSAK 48 Penurunan Nilai Aktiva
PSAK 49 Akuntansi Reksadana
PSAK 50 Akuntansi Investasi Efek Tertentu
PSAK 5 Akuntansi Kuasa Reorganisasi
PSAK 52 Akuntansi Mata Uang Pelaporan
PSAK 53 Akuntansi Kompensasi Berbasis Saham
PSAK 54 Akuntansi Restrukturisasi Hutang Piutang Bermasalah
PSAK 55 AKuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung
PSAK 56 Laba Per Saham
PSAK 56 Laba Per Saham Lengkap
PSAK 57 Kewajiban Diestimasi, Kewajiban, dan Akuntansi Kontruksi
PSAK 58 Operasi dalam Penghentian
PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah
Dan dari berbagai Sumber
0 comments:
Post a Comment